7 Fakta Kasus Gugatan Rp1 M ke PKL Brigjen Katamso

Oleh Kresna,

Fakta-fakta kasus gugatan Rp1 Miliar pada lima PKL di Jalan Brigjen Katamso Jogja

PKL

Dua dari lima PKL yang digugat Rp1 Miliar. (Foto: CahyoPE)

BERITA JOGJA – Berikut adalah fakta-fakta kasus gugatan Rp1,12 Miliar oleh penggugat Eka Kurniawan terhadap lima orang Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Brigjen Katamso yang divonis kalah secara perdata oleh pihak Pengadilan Negeri (PN) Jogja, Kamis (11/2) kemarin.

Awal Mula Kasus

Kasus bermula ketika lima PKL yaitu Budiyono tukang kunci, Sutinah penjual rames, Agung tukang kunci yang juga merupakan anak Budiyono dan pasangan suami istri Sugiyadi dan Suwarni penjual Bakmi Jawa digugat Eka Aryawan. Gugatan dilayangkan awal September lalu karena lima PKL dianggap mendirikan lapak dagang di atas tanah yang ia sewa dari Kraton Jogja.

Topo Pepe

Lima PKL yang dituntut Rp1,12 Miliar menggelar Topo Pepe (Baca: Topo Pepe, Demonstrasi Ala Jogja) pada 13 September 2015 sebagai bentuk keprihatinan sekaligus protes terhadap gugatan di depan Kraton Jogja.Berjemur di bawah terik, kelimanya meminta perhatian pihak Kraton atas persitiwa yang mereka alami.

Opini Kuasa Hukum Penggugat vs Tergugat

Oencan Poerba, pengacara penggugat mengatakan bahwa gugatan pada kliennya sudah tepat dan sesuai Undang-Undang karena memiliki surat kekancingan. “Klien saya memiliki hak atas tanah yang ditenpati lima PKL. Langkah yang kami tempuh sudah sesuai UU yang berlaku,” katanya.

Sementara itu pihak kuasa hukum tergugat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja yang diwakili Ikhwan Sapta Nugraha sebaliknya. Menurut Ikhwan, Budiyono jauh lebih berhak mendapatkan surat kekancingan. “Kalau Pak Budiyono mengajukan, dia yang dapat karena adanya hak prioritas. Lagipula Budiyono sudah puluhan tahun meninggali tanah tersebut,” jelasnya.

Kuasa Hukum Kraton Merasa Aneh dengan Gugatan

Kuasa Hukum Kraton Jogja, Achiel Suyanto, merasa aneh dengan gugatan yang dilayangkan penggugat. Gugatan, tegas Achiel yang bergelar KRT Nitinegoro ini tidak rasional. “Saya mempertanyakan rasionalitas dari gugatan Rp1 Miliar itu. Wong tanah itu milik Kraton dan pemegang surat kekancingan hanya diizinkan menggunakannya, kok menggugat sebanyak itu,” tegas Achiel (Baca: Kuasa Hukum Pertanyakan Rasionalitas Gugatan)

Masyarakat Kumpulkan Koin

Kasus ini membuat masyarakat Jogja tergerak dan menggalang aksi solidaritas. Misalnya Gerakan Masyarakat Peduli PKL yang menggelar aksi pengumpulan koin untuk para PKL yang digugat Rp1 Miliar, Rabu (16/9) lalu di Tugu Jogja. (Baca: Gerakan Masyarakat Peduli PKL Tunggu Koin Warga Jogja).

PKL Kalah

Lima PKL dinyatakan kalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Kota Jogja, Kamis (11/2). Namun gugatan dari penggugat juga tidak sepenuhnya dikabulkan Majelis Hakim yang diketuai Suwarno. Poin gugatan yang dikabulkan yaitu tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena menempati tanah yang bukan miliknya.

“Tergugat terbukti melawan hukum dan mengosongkan tanah yang dipinjam pakai oleh penggugat,” kata Suwarno dalam persidangan, Kamis (11/2).

Kuasa Hukum PKL Ajukan Banding

Kuasa Hukum para tergugat yang diwakili Rizki Fatahuillah segera melakukan banding atas putusan tersebut. Ia juga menyebut terdapat keanehan pada gugatan.”Yang digugat seharusnya Panitikismo Keraton, yang dituntut ganti rugi harusnya Panitikismo Kraton, bukan PKL,” terangnya.

Dia pun melihat putusan ini bisa menjadi preseden buruk. Sebab orang-orang yang menempati tanah milik Keraton bisa digusur seenaknya saja ketika surat kekancingan diberikan pada penyewa. “Semua orang akan terancam dengan surat kekancingan, sewaktu-waktu bisa digusur. Seharusnya tidak seperti ini, serta merta seenaknya menggusur,” pungkasnya.

Dapatkan Berita Jogja Terbaik Setiap Harinya

Komentar