AJI Desak Polri Tidak Kriminalisasi Kerja Pers

BERITA JOGJA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendesak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri untuk menggunakan Undang-undang (UU) Pokok Pers dalam menyelesaikan sengketa yang disebabkan oleh pemberitaan. Desakan AJI Indonesia ini menyusul adanya upaya untuk mengkriminalisasikan kerja pers terkait dengan pemberitaan Majalah Tempo tentang dugaan rekening gendut Komisaris Jendral Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan. […]

BERITA JOGJA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendesak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri untuk menggunakan Undang-undang (UU) Pokok Pers dalam menyelesaikan sengketa yang disebabkan oleh pemberitaan.

AJI minta Polri tidak kriminalisasi pers

Istimewa

Desakan AJI Indonesia ini menyusul adanya upaya untuk mengkriminalisasikan kerja pers terkait dengan pemberitaan Majalah Tempo tentang dugaan rekening gendut Komisaris Jendral Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan.

Menurut Suwarjono, Ketua AJI Indonesia, laporan Majalah Tempo tentang dugaan rekening gendut Budi Gunawan merupakan sebuah karya jurnalistik atau produk pers. Suwarjono juga meminta agar Badrodin Haiti selaku pejabat sementara Kapolri untuk tidak mengkriminalisasikan kerja pers.

Suwarjono juga menjelaskan bahwa aturan yang mewajibkan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan membuktikan bahwa sistem hukum Indonesia menggolongkan informasi tentang harta kekayaan penyelenggara negara sebagai informasi publik. Sehingga publik memiliki hak untuk mengetahui harta kekayaan penyelenggara negara.

“Jelas bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui fakta berkaitan dengan harta kekayaan penyelenggara negara. Jelas pula bahwa pemberitaan Majalah Tempo merupakan bagian dari pemenuhan hak itu. Ganjil jika pemenuhan hak warga atas informasi malah dipidanakan,” ujar Suwarjono dikutip dari rilis yang diterima Beritajogja.id.

Suwarjono mengingatkan bahwa upaya Polri mengelola berbagai persoalan terkait konflik kelembagaan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru mengesankan Polri resisten terhadap upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Polri. Hal itu justru merugikan citra Polri dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Segala gerakan anti korupsi yang terkait dengan institusi Polri justru mendapat ancaman serius dari Polri. Termasuk pemberitaan Majalah Tempo, yang kini terancam dikriminalisasi. Sebagai penegak hukum, Polri memiliki tanggung jawab untuk menjaga tata perundangan di Indonesia. Termasuk menempatkan kasus-kasus pers untuk ditangani sesuai UU Pokok Pers,” ujarnya.

Dapatkan Berita Jogja Terbaik Setiap Harinya

Komentar