Aktivis Anti Korupsi Jogja Minta Jokowi Tak Lantik Pimpinan KPK Bermasalah

BERITA JOGJA – Delapan nama calon pimpinan (capim) KPK yang diajukan oleh panitia seleksi (pansel) capim KPK dianggap oleh Koalisi Antikorupsi Jogjakarta tak sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Delapan orang yang diajukan sebagai capim KPK tersebut dinilai tak memenuhi syarat dalam hal jujur cakap, berintegritas dan punya reputasi yang baik dalam penindakan kasus korupsi. “Pansel […]

BERITA JOGJA – Delapan nama calon pimpinan (capim) KPK yang diajukan oleh panitia seleksi (pansel) capim KPK dianggap oleh Koalisi Antikorupsi Jogjakarta tak sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Delapan orang yang diajukan sebagai capim KPK tersebut dinilai tak memenuhi syarat dalam hal jujur cakap, berintegritas dan punya reputasi yang baik dalam penindakan kasus korupsi.

“Pansel capim KPK masuk angin!” ujar Sarli Zulhendra, salah satu anggota koalisi saat memberikan keterangan pers di Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Rabu (2/9).

jokowi - beritajogja

Dokumen Istimewa


Menurut Sarli yang juga merupakan Kepala Divisi Sipil Politik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogjakarta, ada empat nama di dalam capim KPK yang tak punya prestasi dalam pemberantasan korupsi. Padahal keempat nama tersebut berasal dari lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Sarli menambahkan bahwa keempat nama tersebut tidak bisa dianggap potensial dan sebaiknya tidak dilantik.

Senada dengan Sarli, Direktur Indonesia Court Monitoring (ICM), Tri Wahyu juga mengatakan bahwa nama-nama yang diloloskan oleh pansel capim KPK beberapa bermasalah. Jika nantinya Presiden Jokowi melantik mereka, dikhawatirkan akan membuat penanganan korupsi di Indonesia mengalami kemunduran.

“Calon bermasalah justru bisa memundurkan upaya pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Sebaiknya jangan dilantik saja,” tegas Tri Wahyu.

Dapatkan Berita Jogja Terbaik Setiap Harinya

Komentar