Angka Kemiskinan Naik, Pemerintah Jokowi Sesat Logika

Logika berpikir pemerintahan Jokowi adalah bagaimana penduduk miskin mendapatkan penghasilan yang lebih baik

BERITA JOGJA – Angka kemiskinan di Indonesia selama setahun terakhir mengalami kenaikkan yang signifikan. Dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2015, diketahui angka kemiskinan naik mencapai 28,59 juta orang atau bertambah 860 ribu orang dibandingkan laporan September 2014, yakni 27,73 juta orang atau 10,96 persen.

Warung makan Shodaqoh di Gedong Kuning Gratis untuk fakir miskin

Warung makan Shodaqoh di Gedong Kuning Gratis untuk fakir miskin tiap hari Jumat

Adanya kenaikkan ini membuat sejumlah pihak yakin pemerintah salah logika ketika berupaya memberantas kemiskinan. Seperti yang dikemukakan Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Dr.soc.pol. Agus Heruanto Hadna menjelaskan bagaimana sesatnya logika pemerintah.

Menurutnya, pemerintah sejauh ini hanya mendefinisikan kemiskinan hanya dari perspektif ekonomi saja. Pada 2014 misalnya, pemerintah mendefinisikan garis kemiskinan dengan penghasilan per bulan sebesar Rp312.328 atau setara dengan USD $25.

“Padahal, persoalan kemiskinan tidak sesederhana itu. Bukan hanya soal penghasilan yang rendah, tetapi juga ada persoalan akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Ada juga persoalan ketimpangan antarkelompok, antargenerasi, maupun antarwilayah,” tegasnya.

Hadna menyayangkan adanya definisi dan perameter kemiskinan hanya dilihat dari satu dimensi. Logika berpikir pemerintah Jokowi adalah bagaimana penduduk miskin mendapatkan penghasilan yang lebih baik. “Sebenarnya tidak salah, namun memahami persoalan kemiskinan mesti multidimensi. Kemiskinan di banyak tempat baik desa dan kota, Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa tidak lepas dari persoalan ketimpangan,” jelasnya.

Adanya program kemiskinan tahun 2019 yang dikemukakan pemerintah sendiri harus menyelesaikan persoalan sesat logika ini. Ia pun menawarkan empat hal yang bisa dilakukan. “Jika pemerintah menargetkan angka kemiskinan pada 2019 turun 8 sampai 7 persen, maka empat hal yang perlu dilakukan adalah membangun definisi, parameter, dan program kemiskinan yang lebih kontekstual dengan kondisi tiap daerah serta pembenahan tata kelolanya,” jelas Hadna.

Dapatkan Berita Jogja Terbaik Setiap Harinya

Komentar