Replika tugu mini di Monumen Tugu Pal Putih (Foto: Azka Maula)

Kisah Korupsi Patih Danureja IV di Kraton Jogja

Adanya praktik korupsi di dalam Kasultanan Jogjakarta menjadi salah satu pematik meletusnya Perang Jawa.

Replika tugu mini di Monumen Tugu Pal Putih (Foto: Azka Maula)

Replika tugu mini di Monumen Tugu Pal Putih (Foto: Azka Maula)

BERITA JOGJA – Pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono (HB) IV, praktik sewa lahan dan korupsi makin menjadi-jadi. Praktik korupsi tersebut melibatkan Patih Danureja IV.

Patih Danureja IV yang pro dengan Belanda memanfaatkan posisi HB IV yang tidak terlalu kuat. Pasalnya HB IV dilantik menjadi raja pada usia 10 tahun sehingga pemerintahan diwakilkan Sri Paduka Paku Alam I dan Patih Danureja IV. Kondisi ini membuat Patih Danureja IV memiliki posisi penting.

Memanfaatkan posisi tersebut, Patih Danureja IV menempatkan saudara-saudaranya untuk mengisi posisi penting dalam pemerintahan Kraton Jogja. Danureja yang terkenal dekat dengan Belanda mulai membuat kesepakatan dengan pihak swasta. Dia memberikan izin sewa lahan kepada pihak swasta lalu memungut biaya untuk dirinya sendiri atas izin tersebut.

Adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh Patih Danureja IV diungkap Peter Carey, seorang profesor sejarah dari Universitas Indonesia. Menurut Carey, korupsi kian langgeng dengan sistem tanam paksa dengan mengesahkan komisi untuk penguasa di luar upeti.

Praktik korupsi yang dilakukan oleh Danureja diketahui Aria Djajadinjngrat, Bupati Karanganyar saat itu. Bupati Karanganyar tersebut akhirnya membuat surat tertulis atas praktik korupsi Danureja IV pada kakak kandung HB IV, yakni Pangeran Diponegoro. Catatan tersebut kini disimpan dalam Koleksi Naskah Kuno Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Pangeran Diponegoro menolak keras praktik tersebut. Menurut Carey, adanya praktik korupsi di dalam Kasultanan Jogjakarta menjadi salah satu pematik meletusnya Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro.

Dapatkan Berita Jogja Terbaik Setiap Harinya

Komentar