Kuasa Hukum Kraton: Kekancingan Itu Bukan Kepemilikan

Kuasa Hukum Kraton menegaskan surat kekancingan tidak bisa digunakan untuk menggugat PKL.

BERITA JOGJA – Kasus gugatan sebesar Rp1 miliar yang yang ditujukan pada lima pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Brigjend Katamso, Gondomanan, Jogja menanggap tanggapan dari kuasa hukum Kraton Jogjakarta, Achiel Suyanto. Menurutnya, surat kekancingan yang dimiliki oleh seseorang pada prinsipnya adalah surat pengelolaan lahan Kraton dan bukan kepemilikan.

Achiel

Achiel Suyanto (Foto:: Hukum Online)

“Aturannya, bagi yang diberikan surat kekancingan untuk dikelola bisa saja digunakan. Tapi dengan prinsip pengelolaan. Saya tegaskan sekali lagi kekancingan itu bukan kepemilikan. Jadinya enggak betul itu gugat menggugat apalagi sama rakyat kecil,” ujar Achiel, Kamis (10/9) pagi.

Achiel juga menyarankan bahwa sebaiknya gugatan yang ditujukan oleh pemilik surat kekancingan kepada lima PKL tersebut dicabut dan tidak diteruskan saja. “Kalau bisa, saya sarankan cabutlah gugatan itu,” kata Achiel.

Gugatan sendiri diajukan seorang pengusaha bernama Eka Aryawan yang memiliki surat kekancingan atas tanah seluas 73 meter persegi milik Kraton Jogja di daerah Jalan Brigjend Katamso.

Surat kekancingan yang dikeluarkan oleh Paniti Kismo, Kraton Jogja pada tahun 2011 tersebut dijadikan sebagai landasan untuk mengajukan gugatan kepada lima PKL yaitu Budiyono, Sutinah, Agung, Sugiyadi dan Suwarni yang berdagang disana.

Padahal, salah seorang PKL yaitu Budiyono mengaku memiliki surat izin menempati lokasi tersebut dari pemerintah Belanda. Budiyono yang sejak tahun 1980 menggunakan lokasi tersebut untuk membuka usaha jasa pembuatan dan duplikat kunci. Sebelumnya, Budiyono membantu pamannya yang sudah sejak tahun 1960 membuka jasa yang sama di lokasi tersebut.

Dapatkan Berita Jogja Terbaik Setiap Harinya

Komentar