KUHP Indonesia Warisan Belanda

Oleh Jatu Raya,

BERITA JOGJA – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia belum mengalami pengubahan yang berarti. Banyak pasal yang digunakan untuk menjerat kriminal yang merupakan peninggalan kolonial Belanda. KUHP sendiri disahkan oleh pemerintah kolonial belanda pada 1872. Awalnya KUHP bernama Wetboek van Straafrecht. Diceritakan Muhlis H Rahman, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peradi Bantul, KUHP merupakan […]

BERITA JOGJA – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia belum mengalami pengubahan yang berarti. Banyak pasal yang digunakan untuk menjerat kriminal yang merupakan peninggalan kolonial Belanda.

KUHP di Indonesia

Istimewa

KUHP sendiri disahkan oleh pemerintah kolonial belanda pada 1872. Awalnya KUHP bernama Wetboek van Straafrecht. Diceritakan Muhlis H Rahman, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peradi Bantul, KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia. “Asas-asas umumnya termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana,” katanya.

Salah satu contohnya adalah Pasal 363 KUHP ayat (1) yang masih anyir aroma kolonial. Dalam pasal tertuliskan bahwa pelaku pencurian dihukum paling lama tujuh tahun jika melakukan pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

“Karena waktu itu belum ada pesawat, makanya dituliskan kapal karam atau terdampar. Artinya barang yang dimiliki di kapal tersebut. Begitu juga dengan kata ‘pemberontakkan’ yang pada masa itu kerap terjadi,” tambahnya.

Sementara itu hukum perdata di Indonesia bersumber pada hukum Napoleon yang diadaptasi oleh pemerintah kolonial. Sebelumnya hukum perdata di Indonesia bernama burgerlijk wetboek voor Indonesie.

Dapatkan Berita Jogja Terbaik Setiap Harinya

Komentar

  • Kamal

    Emang..banyak banget yang nggak berpihak sama rakyat kecil