LBH Jogja Temukan Kejanggalan Gugatan Rp1 M Pada PKL

BERITA JOGJA – Kasus gugatan sebesar Rp1 Miliar yang ditujukan kepada lima orang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Brigjend Katamso, Gondomanan, Jogja dianggap oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja banyak memiliki kejanggalan. Menurut Ikhwan Sapta Nugraha, seorang advokat dari LBH ada beberapa kejanggalan dari kasus yang menimpa para PKL tersebut. “Pertama, kasus ini […]

BERITA JOGJA – Kasus gugatan sebesar Rp1 Miliar yang ditujukan kepada lima orang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Brigjend Katamso, Gondomanan, Jogja dianggap oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja banyak memiliki kejanggalan. Menurut Ikhwan Sapta Nugraha, seorang advokat dari LBH ada beberapa kejanggalan dari kasus yang menimpa para PKL tersebut.

PKL

Dua dari lima PKL yang digugat Rp1 Miliar. (Foto: CahyoPE)

“Pertama, kasus ini sudah pernah dimediasi pada 2013 yang lalu dan kemudian sudah lahir kesepakatan bersama. Bahkan sudah dilakukan pengukuran bersama. LBH ketika itu sudah melakukan pendampingan. Ternyata sekarang kembali dimasalahkan,” ujar Ikhwan kepada Beritajogja.id di Kantor LBH, Rabu (9/9) sore.

Ikhwan menambahkan bahwa kejanggalan lainnya adalah Budiyono setiap tahunnya membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada pemerintah. Ikhwan pun memertanyakan bahwa jika tanah itu memang tanah magersari atau kepunyaan Kraton, kenapa negara atau pemerintah menarik PBB.

“Ada juga kejanggalan dalam pengurusan surat kekancingan. Kenapa tiba-tiba pada 2011, penggugat bisa memiliki surat kekancingan. Harusnya Kraton mengecek dulu sebelum membuat surat kekancingan. Apakah ada penghuninya atau tidak,” jelas Ikhwan.

Ikhwan menuturkan bahwa sebenarnya Budiyono lebih berhak dalam mengajukan surat kekancingan penggunaan tanah magersari. Sebab, Budiyono sudah puluhan tahun meninggali tanah tersebut.

“Kalau Pak Budiyono mengajukan, harusnya dia yang dapat. Karena adanya hak prioritas,” ungkapnya

Dapatkan Berita Jogja Terbaik Setiap Harinya

Komentar