Pakar Hukum UGM: Dana Aspirasi Rentan Disalah Gunakan

BERITA JOGJA – Wacana dikeluarkannya dana aspirasi untuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat banyak penolakan dari beberapa pihak. Salah satu yang menolak adalah pakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenal Arifin Mochtar. Menurut Uceng, panggilan akrab Zaenal Arifin Mochtar, dana aspirasi ini rentan untuk disalah gunakan. Tak hanya itu, Uceng juga berpendapat bahwa […]

BERITA JOGJA – Wacana dikeluarkannya dana aspirasi untuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat banyak penolakan dari beberapa pihak. Salah satu yang menolak adalah pakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenal Arifin Mochtar. Menurut Uceng, panggilan akrab Zaenal Arifin Mochtar, dana aspirasi ini rentan untuk disalah gunakan. Tak hanya itu, Uceng juga berpendapat bahwa dana aspirasi adalah cara baru untuk menilep harta negara dan rentan menjadi dana bancakan.

Dana Aspirasi DPR

Dana Aspirasi, dokumen istimewa

“Dana aspirasi yang mencapai Rp 20 miliar untuk masing-masing anggota dewan datang dari hasil tawar menawar dan bukan berdasarkan pada kebutuhan. Jika tetap ada maka tidak pas karena DPR memiliki fungsi legislator bukan sebagai lembaga administatif keuangan,” terang pegiat anti korupsi ini.

Uceng menambahkan bahwa jangan sampai ada dana aspirasi untuk anggota DPR. Selain jumlah anggota DPR yang banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga nantinya diragukan adanya pemerataan bagi daerah lainnya, Uceng juga berpendapat uang aspirasi itu jangan diberikan ke anggota DPR langsung.

“Anggota DPR jangan memegang dana aspirasi langsung. Anggota DPR hanya boleh menerima usulan proposal dari masyarakat dan nantinya proposal tersebut akan disampaikan ke pemerintah lewat mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” pungkasnya.

Dapatkan Berita Jogja Terbaik Setiap Harinya

Komentar