PBHI Jogja Akui Ada Tembok yang Lindungi Pelanggar HAM

BERITA JOGJA – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Jogja membeberkan kesulitannya dalam menyeret pelanggar HAM ke depan pengadilan. Menurut Adnan Pamudi, Ketua PBHI Jogja, tembok birokrasi jadi kendala utama. “Para pelanggar HAM ini punya kuasa yang tak mudah untuk dihancurkan. Kita selalu terbentur dengan dinding kuasa yang sama. Birokratif,” tegasnya, Sabtu (4/4) […]

BERITA JOGJA – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Jogja membeberkan kesulitannya dalam menyeret pelanggar HAM ke depan pengadilan. Menurut Adnan Pamudi, Ketua PBHI Jogja, tembok birokrasi jadi kendala utama.

Hak Asasi Manusia

Istimewa

“Para pelanggar HAM ini punya kuasa yang tak mudah untuk dihancurkan. Kita selalu terbentur dengan dinding kuasa yang sama. Birokratif,” tegasnya, Sabtu (4/4) ditemui di Sekretriatnya.

Selama ini PBHI memang berfokus menangani sejumlah kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat. Sejak dideklarasikan pada 5 Mei 1999 PBHI juga coba membuka kasus HAM dan memberikan pendidikan HAM pada warga.

“Kita kerap tukar pikiran bersama media, mengadakan diskusi dengan aliansi buruh atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bergerak mau buka kasus HAM lagi, Udin misalnya, kita selalu terbentur tembok kuasa,” keluhnya.

Dapatkan Berita Jogja Terbaik Setiap Harinya

Komentar