Undang-undang Keistimewaan Bisa Direvisi Sesuai Perubahan Internal Kraton Jogja

Oleh Kresna,

BERITA JOGJA – Ketua DPD RI, Irman Gusman mengajak warga Jogja, dan juga pemerintah untuk menghargai Kraton Jogjakarta sebagai Kesultanan yang memiliki aturan sendiri. Hal tersebut diungkapkan Irman ketika menghadiri peletakan batu pertama pembangunan gedung DPD RI di Jogja, Kamis (11/6). “DPD sendiri berpandangan biar itu menjadi ranahnya Kraton. Perubahan yang terjadi didalam Keraton harus […]

BERITA JOGJA – Ketua DPD RI, Irman Gusman mengajak warga Jogja, dan juga pemerintah untuk menghargai Kraton Jogjakarta sebagai Kesultanan yang memiliki aturan sendiri. Hal tersebut diungkapkan Irman ketika menghadiri peletakan batu pertama pembangunan gedung DPD RI di Jogja, Kamis (11/6).

Ketua DPD RI Irman Gusman

Ketua DPD RI Irman Gusman

“DPD sendiri berpandangan biar itu menjadi ranahnya Kraton. Perubahan yang terjadi didalam Keraton harus kita hargai,” katanya pada wartawan.

Terkait dengan perubahan di internal Kraton yang dianggap bertentangan dengan UU Keistimewaan, dia berpendapat, hal tersebut bukan menjadi masalah karena UU bisa direvisi jika memang tidak lagi sesuai.

“Apapun keputusannya harus kita hormati, Undang-Undang Keistimewaan bisa kita revisi. Kami dulu yang mengawal itu di DPD, semangatnya supaya Keistimewaan Jogja bisa terwujud. Kalau UUD kita tidak mungkin ubah itu,” ujarnya.

Perubahan UUK tersebut dimungkinkan dengan mendengarkan aspirasi dari Kraton Jogja dan juga suara masyarakat Jogja.

“Saya itu yang bukan orang Jogja saja menghargai Kraton, kalau ada aspirasi dari Kraton Jogja dan dukungan masyarakat kita akan tampung,” tandasnya.

Dapatkan Berita Jogja Terbaik Setiap Harinya

Komentar