Ganjar Pranowo Sebut Pemerintah Pada Saat ini Terapkan Politik Machiavellian Untuk Langgengkan Kekuasaan

Apa itu Politik Machiavellian?

Politik Machiavellian merujuk pada ajaran politik Niccolò Machiavelli, seorang filsuf dan diplomat Italia yang terkenal dengan karyanya, “Il Principe” (Sang Pangeran). Dalam buku tersebut, Machiavelli mengajarkan prinsip-prinsip bagaimana seorang penguasa harus bertindak untuk mempertahankan kekuasaannya. Salah satu prinsip yang paling kontroversial dari ajaran ini adalah bahwa “tujuan menghalalkan segala cara” (the ends justify the means). Artinya, dalam rangka melanggengkan kekuasaan, penguasa diperbolehkan menggunakan segala cara, termasuk taktik-taktik yang tidak bermoral atau licik, asalkan tujuannya tercapai.

Machiavelli ini sendiri memandang bahwa politik adalah dunia yang sangat keras, di mana moralitas konvensional tidak selalu berlaku. Seorang pemimpin yang ingin bertahan juga harus mampu untuk menggunakan kelicikan, manipulasi, dan bahkan kekerasan jika diperlukan. Meski ajaran yang satu ini sering dianggap kejam oleh beberapa orang, namun Machiavelli berpendapat bahwa itu adalah salah satu cara yang sangat realistis untuk menghadapi dunia politik yang penuh dengan ketidakpastian dan ancaman.

Ganjar Pranowo dan Kritik Terhadap Pemerintah

Ganjar Pranowo, yang pada saat ini dikenal sebagai salah satu calon potensial untuk posisi kepemimpinan nasional di Indonesia, melontarkan beberapa kritik peda bahwa pemerintah telah menerapkan politik Machiavellian dalam menjalankan kekuasaan. Kritik yang diutarakan oleh Ganjar ini sendiri menyoroti beberapa aspek paling penting dari cara pemerintah bekerja, yang menurutnya mencerminkan taktik-taktik yang cenderung manipulatif dan tidak etis.

1. Sentralisasi Kekuasaan : Salah satu ciri dari politik Machiavellian adalah sentralisasi kekuasaan di tangan satu atau sedikit orang. Ganjar menyebut bahwa pemerintah telah memperlihatkan kecenderungan untuk memusatkan kekuasaan pada segelintir elit politik, dengan mengabaikan sistem checks and balances yang idealnya ada dalam demokrasi. Dengan demikian, segala keputusan penting terkait kebijakan negara, mulai dari ekonomi hingga penegakan hukum, berada di bawah kendali beberapa tokoh kunci.
2. Manipulasi Publik : Ganjar juga menyoroti penggunaan propaganda dan manipulasi informasi sebagai salah satu alat untuk mempertahankan kekuasaan. Pemerintah dinilai menggunakan media massa, baik yang konvensional maupun digital, untuk membentuk opini publik sesuai dengan kepentingan politik tertentu. Hal ini mencerminkan strategi Machiavellian di mana penguasa menggunakan informasi sebagai senjata untuk menjaga citra positif, menutupi kegagalan, dan membungkam kritik.
3. Penggunaan Rezim Hukum untuk Kepentingan Politik : Penggunaan hukum untuk menekan lawan politik adalah salah satu taktik yang sering diasosiasikan dengan politik Machiavellian. Ganjar ini juga mengkritik pemerintah karena diduga memanfaatkan aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan dan kepolisian, untuk menyerang atau mengkriminalisasi lawan-lawan politik. Hal yang satu ini dilakukan untuk memastikan tidak ada ancaman signifikan terhadap kekuasaan yang ada.
4. Pembatasan Ruang Demokrasi : Ganjar juga menyoroti adanya upaya pembatasan terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat. Demonstrasi yang dikontrol ketat, pengawasan terhadap aktivitas masyarakat sipil, serta pembungkaman terhadap aktivis dan jurnalis yang vokal, dianggap sebagai upaya untuk menjaga stabilitas politik yang cenderung otoriter. Tindakan ini, menurut Ganjar, mencerminkan pemikiran Machiavellian di mana keamanan dan stabilitas kekuasaan lebih diutamakan dibandingkan dengan kebebasan individu.

Penerapan Politik Machiavellian di Indonesia

Meskipun kritik Ganjar Pranowo terkait politik Machiavellian terdengar keras, penerapan strategi semacam itu bukanlah hal baru dalam politik Indonesia. Sejarah politik Indonesia telah menunjukkan berbagai contoh di mana penguasa menggunakan taktik manipulatif dan tidak etis untuk mempertahankan kekuasaannya.

1. Orde Baru dan Sentralisasi Kekuasaan : Era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto sering disebut sebagai contoh penerapan politik Machiavellian. Selama masa pemerintahannya, Soeharto memusatkan kekuasaan di tangannya, menggunakan militer sebagai alat kontrol, dan memanipulasi informasi publik melalui media yang dikendalikan negara. Kebebasan berbicara dibatasi, dan lawan-lawan politik sering kali dihilangkan atau ditekan secara hukum.
2. Reformasi dan Perubahan yang Terbatas : Setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi yang diharapkan membawa perubahan signifikan terhadap sistem politik. Namun, beberapa kritik menyatakan bahwa meski terdapat reformasi struktural, praktik politik yang cenderung Machiavellian tetap bertahan. Elit politik masih sering menggunakan taktik licik untuk mempertahankan kekuasaan, baik melalui koalisi politik yang oportunistik, manipulasi hukum, maupun penggunaan uang untuk membeli dukungan.
3. Pemerintah Modern dan Sentralisasi Kembali : Di era pemerintahan modern, terutama dalam beberapa tahun terakhir, sentralisasi kekuasaan kembali menjadi sorotan. Meski Indonesia mengadopsi sistem demokrasi, beberapa pihak menganggap bahwa pemerintahan semakin cenderung pada pola sentralistik, di mana kekuasaan lebih banyak terkonsentrasi pada presiden dan sekelompok elit politik tertentu. Dalam konteks ini, penggunaan alat-alat negara untuk melanggengkan kekuasaan semakin menonjol.

Dampak Politik Machiavellian terhadap Demokrasi

Penerapan politik Machiavellian dalam pemerintahan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Beberapa dampak yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Erosi Kepercayaan Publik : Ketika pemerintah menggunakan taktik manipulatif untuk mempertahankan kekuasaannya, kepercayaan publik terhadap institusi negara cenderung menurun. Masyarakat yang merasa bahwa pemerintah tidak transparan atau tidak beretika dalam menjalankan kekuasaannya akan kehilangan rasa hormat dan kepercayaan terhadap pemimpin mereka. Hal ini bisa memicu apatisme politik, di mana masyarakat merasa tidak ada gunanya berpartisipasi dalam proses demokrasi karena dianggap telah dimanipulasi.
2. Pembatasan Kebebasan Sipil : Dalam upaya untuk menjaga stabilitas kekuasaan, pemerintah yang menerapkan politik Machiavellian cenderung membatasi kebebasan sipil. Demonstrasi damai, kebebasan pers, dan kebebasan berbicara bisa dikontrol atau ditekan dengan dalih menjaga keamanan nasional. Kebijakan-kebijakan semacam ini merusak fondasi demokrasi, di mana kebebasan individu dan partisipasi politik adalah unsur yang penting.
3. Polarisasi Politik : Penerapan taktik-taktik licik untuk mempertahankan kekuasaan sering kali memperdalam polarisasi politik. Ketika pemerintah menggunakan propaganda atau memanipulasi informasi untuk mendiskreditkan lawan politik, hal ini akan memperuncing perpecahan di masyarakat. Polarisasi yang semakin tajam dapat memicu konflik sosial dan politik, serta memperlemah kohesi nasional.
4. Kualitas Kepemimpinan yang Menurun : Dalam sistem politik Machiavellian, fokus utama adalah melanggengkan kekuasaan, bukan melayani kepentingan publik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas kepemimpinan, di mana pemimpin lebih mementingkan bagaimana mempertahankan posisi mereka daripada membuat kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Akibatnya, pembangunan ekonomi, sosial, dan politik bisa terhambat karena kurangnya fokus pada tujuan jangka panjang.