Saya ingin berita baik tentang keamanan siber di Indonesia. Pemerintah telah mengambil langkah tegas untuk mengatasi serangan ransomware. Layanan publik kini aman setelah serangan.
Serangan pada 20 Juni lalu lumpuhkan PDNS Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, tim keamanan siber bekerja keras dan dampak serangan berkurang. Layanan perbankan seperti BSI kini normal.
Masyarakat diminta tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa. Pemerintah berupaya meningkatkan keamanan sistem informasi nasional. Keamanan data publik adalah prioritas utama.
Latar Belakang Serangan Ransomware pada Layanan Publik
Serangan siber terhadap sistem pemerintah terjadi pada 20 Juni 2024. Ini menyebabkan gangguan besar pada layanan masyarakat di berbagai instansi. Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 menjadi target utama serangan ransomware Brain Cipher.
Kronologi Serangan Siber terhadap Sistem Pemerintah
Peretas mulai aksinya dengan menonaktifkan Windows Defender pada 17 Juni 2024, pukul 23.15 WIB. Tiga hari kemudian, pada 20 Juni 2024, pukul 00.54 WIB, aktivitas berbahaya terdeteksi. Windows Defender gagal berfungsi hanya satu menit setelah itu.
Dampak Awal Serangan pada Layanan Masyarakat
Serangan ini menyebabkan 210 instansi pemerintah mengalami gangguan. Layanan keimigrasian Kemenkumham terdampak parah. Data sensitif, seperti nomor telepon, KTP, dan Kartu Keluarga, terancam. Peretas meminta tebusan sebesar 8 juta dollar AS atau sekitar Rp 130 miliar.
Respon Cepat Pemerintah dalam Menangani Krisis
Pemerintah segera bertindak untuk mengatasi krisis. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, Kepolisian RI, PT Telkom Indonesia, dan mitra lainnya bergabung dalam upaya pemulihan. Mereka bertujuan memulihkan layanan publik dan melindungi data pribadi warga dari ancaman lebih lanjut.
Upaya Pemulihan Sistem PDNS Pasca Serangan
Pemerintah fokus pada pemulihan sistem PDNS 2 di Surabaya setelah serangan ransomware Brain Chipper. Tujuannya adalah mengembalikan layanan publik dan menjaga keamanan data. Target pemulihan ditetapkan pada Juli 2024, dengan harapan PDNS 2 kembali beroperasi penuh.
Ada 282 tenant yang terdampak, namun 44 masih memiliki backup data. Lima tenant berhasil dipulihkan dengan bantuan BSSN, Kominfo, dan Telkom Sigma. Langkah cepat diambil untuk memutus sambungan PDNS 2 Surabaya dari PDNS lain, mencegah penyebaran ransomware.
Tiga layanan utama sudah pulih sebagian: keimigrasian, perizinan event, dan LKPP. Pemulihan dilakukan di Disaster Recovery Center sementara di Tangerang. PDNS 1 di Serpong dan Batam tetap aman, mendukung proses pemulihan.
Pemerintah menekankan pentingnya backup data bagi setiap tenant. Ini pelajaran berharga untuk meningkatkan ketahanan sistem di masa depan. Meski pemulihan memakan waktu, komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan data publik tetap kuat.
Langkah-langkah Pemerintah Menjamin Keamanan Data Publik
Setelah serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), pemerintah mengambil langkah tegas. Mereka ingin menjamin keamanan data publik. Ini menunjukkan pentingnya meningkatkan sistem keamanan siber secara menyeluruh.
Peningkatan Protokol Keamanan Siber
Pemerintah memperkuat protokol keamanan siber dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Langkah ini menjamin kerahasiaan dan ketersediaan informasi penting. BSSN juga mengeluarkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2021 untuk meningkatkan standar keamanan SPBE.
Kolaborasi dengan Ahli Keamanan Siber
Pemerintah bekerja sama dengan ahli keamanan siber. Mereka mengevaluasi sumber daya manusia dan teknologi. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola keamanan informasi yang lebih efektif.
Implementasi Sistem Backup Data yang Lebih Handal
Pemerintah kini fokus pada sistem backup data yang lebih handal. Ini penting untuk memastikan ketersediaan data publik. Sistem ini juga membantu pemulihan layanan lebih cepat setelah serangan siber.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berkomitmen meningkatkan keamanan data publik. Upaya ini diharapkan mencegah serangan siber di masa depan. Ini juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah digital.
Peran Menko Polhukam dalam Koordinasi Pemulihan Layanan
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memimpin upaya pemulihan layanan publik setelah serangan ransomware. Fokus utamanya adalah memastikan keamanan dan kelancaran layanan pemerintah. Hadi Tjahjanto menekankan pentingnya backup berlapis untuk melawan ancaman ransomware di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.
Pemerintah berencana untuk mengembalikan operasi normal PDNS 2 pada Juli 2024. Ini sesuai dengan arahan Presiden untuk memperkuat keamanan sistem. Saat ini, layanan pemerintah yang terpengaruh sedang dalam proses pemulihan. Data cadangan dari server PDNS 2 Surabaya akan dipindahkan ke Pusat Data Nasional di Batam.
Menko Polhukam meminta semua kementerian dan lembaga pemerintah untuk melakukan backup data. Ini penting untuk mengantisipasi serangan siber di masa depan. Pemerintah juga berencana membuat aturan penempatan data berdasarkan klasifikasi, dari data strategis hingga data publik.
Hadi Tjahjanto menyoroti peran BSSN dalam meningkatkan keamanan siber. BSSN akan mengaktifkan Tim Respon Insiden Keamanan Komputer (CSIRT) untuk memantau pengelolaan PDN dan backup data. Dengan langkah ini, diharapkan sistem keamanan data pemerintah akan lebih kuat dan mencegah serangan siber di masa mendatang.
Edukasi Masyarakat tentang Keamanan Siber dan Pencegahan Serangan
Serangan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) oleh ransomware LockBit 3.0 adalah peringatan penting. Ini menunjukkan betapa pentingnya mengajarkan keamanan siber kepada semua orang. Kita harus meningkatkan kesadaran tentang ancaman siber yang terus berkembang.
PT Bank Central Asia (BCA) telah berusaha meningkatkan kesadaran keamanan siber. Mereka melalui webinar dan konten media sosial. Saya yakin, cara ini harus diterapkan secara luas untuk memperkuat pertahanan siber kita.
Pencegahan serangan harus menjadi prioritas. Pakar perbankan, Firnando Ganinduto, merekomendasikan back-up data yang baik dan pelatihan karyawan IT. Langkah-langkah ini penting untuk melindungi infrastruktur kita dari serangan siber.
Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting. Dengan edukasi dan praktik keamanan yang kuat, kita bisa bangun pertahanan yang kuat. Ini penting untuk menghadapi ancaman siber di masa depan.
